Jakarta — Narasi “1998 Redux” yang belakangan menggema di ruang digital dinilai bukan sekadar wacana biasa, melainkan bagian dari operasi politik yang sarat kepentingan. Pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, secara tegas menyebut bahwa isu tersebut adalah produk rekayasa kelompok oligarki yang ingin mengulang skenario krisis demi keuntungan pribadi.
Menurut Haris, tidak ada tanda-tanda bahwa narasi “1998 Redux” lahir dari kegelisahan murni mahasiswa atau gerakan rakyat. Sebaliknya, pola penyebarannya justru memperlihatkan desain yang rapi, sistematis, dan dikendalikan dari atas. Ia menuding adanya penggunaan akun-akun bayangan (proxy) untuk memproduksi ilusi seolah-olah Indonesia sedang berada di ambang kehancuran seperti 1998.
“Ini bukan gerakan moral. Ini operasi. Ada aktor, ada skenario, dan ada tujuan,” tegasnya.
Lebih keras lagi, Haris menyebut dalang di balik narasi ini sebagai kelompok “oligarki serakahnomics”—segmen elite yang selama ini diuntungkan dari kekacauan nasional. Ia menilai, kelompok ini memiliki rekam jejak panjang dalam menunggangi krisis untuk melakukan penjarahan sistematis terhadap kekayaan negara.
Ia mengingatkan publik pada skandal BLBI dan KLBI, yang menurutnya bukan sekadar penyimpangan, melainkan “mega-perampokan” terstruktur dengan kerugian ratusan triliun rupiah. Dalam situasi negara yang limbung saat itu, kata Haris, hukum lumpuh dan negara kehilangan kendali—sebuah kondisi ideal bagi para pemburu rente.
“Ketika negara kacau, mereka berpesta. Ketika rakyat menderita, mereka memperkaya diri,” ujarnya.
Haris juga menyinggung fakta bahwa dana hasil kejahatan tersebut tidak tinggal di dalam negeri, melainkan mengalir ke luar, memperkaya sistem keuangan negara lain. Ia menyebut ini sebagai bentuk pengkhianatan ekonomi terhadap bangsa sendiri.
Dalam konteks saat ini, ia menilai narasi seperti “Indonesia gelap”, “Indonesia bangkrut”, hingga “sale Indonesia” bukanlah kritik konstruktif, melainkan propaganda yang sengaja dipompa untuk menciptakan kepanikan publik. Tujuannya jelas: melemahkan kepercayaan, menggoyang stabilitas, dan membuka ruang bagi permainan lama.
“Yang ingin menjual Indonesia bukan rakyat. Yang bisa kabur dari Indonesia bukan mahasiswa. Itu kerjaan oligarki yang punya uang hasil rampokan,” katanya lugas.
Haris menilai, tekanan terhadap kelompok ini semakin kuat seiring langkah pemerintah dalam menutup celah korupsi, menyita aset ilegal, dan memperketat pengelolaan sumber daya alam. Kondisi ini, menurutnya, membuat para pemain lama kehilangan ruang gerak—dan mulai memainkan kembali kartu krisis.
Ia pun mengingatkan bahwa bangsa ini tidak boleh kembali terjebak dalam skenario lama: krisis yang direkayasa, kepanikan yang diciptakan, lalu penjarahan yang dilegalkan oleh kekacauan.
“Jangan sampai rakyat kembali jadi korban. Jangan sampai sejarah 1998 dijadikan ladang kedua bagi para perampok berdasi,” tutupnya.
Di tengah derasnya arus propaganda digital, Haris menyerukan kewaspadaan nasional. Ia menegaskan bahwa perang hari ini bukan lagi sekadar di jalanan, tetapi di ruang informasi—di mana opini bisa direkayasa, dan kebenaran bisa dikaburkan.
“Kalau kita lengah, yang jatuh bukan hanya ekonomi. Tapi kedaulatan bangsa,” pungkasnya.
Liputan : Desy
