Jakarta – Penunjukan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, sebagai bagian dari Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pasca Bencana DPR RI dinilai bukan sebagai bentuk “pergeseran fungsi” lembaga legislatif, melainkan penguatan peran pengawasan dalam situasi darurat nasional.
Ketua Harian Perisai Prabowo, Kamir Abdullah, dihadapan sejumlah awak media di Jakarta, Jumat (19/6) menegaskan bahwa narasi yang menyebut DPR “menjadi pelaksana kekuasaan” adalah tafsir yang tidak utuh dan cenderung menyesatkan publik.
“Kehadiran DPR melalui Satgas justru memastikan bahwa proses pemulihan berjalan cepat, tepat, dan akuntabel. Ini bukan eksekusi teknis, tetapi penguatan fungsi pengawasan dalam situasi luar biasa,” tegas Kamir.
Menurut Kamir, dalam konteks kebencanaan nasional, pendekatan kolaboratif lintas lembaga merupakan keniscayaan. DPR, kata dia, tidak keluar dari koridor konstitusional karena tetap menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan dan implementasi pemerintah.
Hal ini juga tercermin dari berbagai rapat koordinasi yang dipimpin Sufmi Dasco Ahmad, yang menitikberatkan pada sinkronisasi lintas lembaga dan percepatan pemulihan, bukan pelaksanaan teknis di lapangan.
“Justru di situlah esensi kehadiran DPR, memastikan tidak ada kebijakan yang melenceng, tidak ada bantuan yang tersendat, dan tidak ada rakyat yang terabaikan,” lanjut Kamir.
Perisai Prabowo menilai, pembentukan Satgas oleh DPR adalah bentuk respons adaptif terhadap kondisi darurat yang membutuhkan percepatan koordinasi nasional. Dalam praktiknya, Satgas tersebut bekerja berdampingan dengan pemerintah, bukan mengambil alih fungsi eksekutif.
Kamir juga menekankan bahwa publik perlu membedakan antara “turut mengawal” dengan “mengambil alih”.
“Kalau DPR diam, dianggap tidak bekerja. Ketika aktif mengawal, justru dituduh melampaui batas. Ini cara berpikir yang tidak adil dan tidak produktif bagi kepentingan rakyat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Perisai Prabowo menilai bahwa kehadiran figur seperti Dasco dalam Satgas justru memberikan jaminan politik bahwa proses pemulihan pascabencana mendapat perhatian serius di tingkat nasional, termasuk dalam hal penganggaran dan kebijakan strategis.
Sebagai Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad memang memiliki posisi strategis dalam menjembatani komunikasi antara legislatif dan eksekutif, terutama dalam situasi krisis yang membutuhkan keputusan cepat dan terkoordinasi.
Di akhir pernyataannya, Kamir mengajak semua pihak untuk tidak membangun opini yang memperkeruh situasi di tengah upaya pemulihan bencana.
“Yang dibutuhkan rakyat hari ini adalah kerja nyata dan sinergi, bukan polemik yang melemahkan kepercayaan publik. DPR hadir untuk memastikan negara bekerja, bukan mengambil alih peran siapa pun,” tutupnya.
Liputan : Devi
