JAKARTA – Menjelang dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pelaksanaan Sidang Kabinet Paripurna yang berfokus pada evaluasi kinerja dinilai sebagai praktik kepemimpinan yang tidak hanya normatif, tetapi juga mencerminkan pendekatan evidence-based governance dalam pengelolaan negara.
Pengamat kebijakan publik, Kamir Abdullah, menilai bahwa langkah Presiden Prabowo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian program pemerintah menunjukkan adanya konsolidasi tata kelola yang berbasis pada prinsip akuntabilitas dan efektivitas kebijakan.
“Evaluasi yang dilakukan Presiden bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan bagian dari mekanisme policy feedback loop yang krusial dalam memastikan kesinambungan antara perencanaan, implementasi, dan capaian kebijakan publik,” ujar Kamir.
Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo secara terbuka mengakui bahwa pemerintah telah bekerja keras namun tetap menghadapi tantangan global yang kompleks, sekaligus menegaskan bahwa evaluasi dilakukan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memperbaiki kinerja secara kolektif.
Dalam perspektif akademik, Kamir menilai pendekatan tersebut mencerminkan model kepemimpinan reflektif (reflective leadership), di mana pemimpin tidak hanya berorientasi pada output, tetapi juga pada proses pembelajaran institusional.
“Ini penting, karena dalam konteks pemerintahan modern, kapasitas negara tidak hanya diukur dari seberapa banyak program dijalankan, tetapi sejauh mana pemerintah mampu melakukan koreksi diri secara sistematis,” jelas Kamir dihadapan sejumlah awak media di Jakarta, Selasa (21/7).
Lebih lanjut, ia menilai tujuh arahan Presiden dalam sidang kabinet dapat dipahami sebagai instrumen penguatan governance architecture, khususnya dalam memastikan sinkronisasi antar-kementerian dan percepatan implementasi kebijakan strategis.
Menurut Kamir, dinamika global yang penuh ketidakpastian—mulai dari tekanan ekonomi hingga geopolitik—menuntut pemerintah untuk mengedepankan pendekatan adaptif dan responsif.
“Dalam situasi global yang bergejolak, kemampuan pemerintah menjaga stabilitas sambil tetap melakukan evaluasi internal adalah indikator kapasitas institusional yang kuat. Ini menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo tidak berjalan secara reaktif, tetapi terukur dan terarah,” ujarnya.
Kamir juga menyoroti bahwa dalam hampir dua tahun masa pemerintahan, terdapat indikasi konsistensi dalam menjaga ritme kerja kabinet, sebagaimana diakui Presiden bahwa intensitas kerja yang tinggi kerap membuat capaian tidak sepenuhnya terpetakan secara optimal.
Dari sudut pandang kebijakan publik, ia menilai fase menjelang tahun kedua ini merupakan momentum krusial untuk melakukan akselerasi.
“Jika fase evaluasi ini diikuti dengan penguatan implementasi berbasis data dan pengawasan yang ketat, maka periode selanjutnya berpotensi menjadi fase policy acceleration yang menentukan keberhasilan jangka menengah pemerintahan,” pungkas Kamir.
